Kabar Lobar - Lombok Barat, Polemik aliran irigasi di Labuapi Selatan yang dikaitkan dengan aktivitas PT Lambang Sejati kembali memanas. Pertemuan antara Laskar Sasaka Lombok Barat, para petani, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang digelar di Aula Kantor Bupati Lombok Barat belum menghasilkan kesepakatan.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mencari solusi atas persoalan aliran irigasi yang disebut telah berlangsung sekitar satu tahun dan berdampak terhadap kepentingan petani di wilayah Labuapi Selatan.
Namun, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Laskar Sasaka dan para petani yang hadir mengaku berharap dapat bertemu langsung dengan Wakil Bupati Lombok Barat untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Lombok Barat tidak dihadiri Wakil Bupati. Pemerintah daerah diwakili sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya jajaran perizinan dan OPD terkait lainnya.
Kondisi tersebut membuat pembahasan belum mampu melahirkan titik temu konkret antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Ketua Laskar Sasaka Lombok Barat, Sapri, menegaskan pihaknya meminta pemerintah mengambil langkah tegas terhadap PT Lambang Sejati. Bahkan, ia meminta aktivitas perusahaan tersebut dihentikan secara total apabila persoalan yang dipersoalkan masyarakat tidak segera diselesaikan.
“Kami berharap PT Lambang Sejati ditutup total karena kejadian ini sudah berlangsung selama setahun terakhir,” tegas Sapri, Rabu, 30 September 2026.
Menurut Sapri, persoalan tersebut telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah daerah. Namun, hingga kini pihaknya menilai belum ada penyelesaian yang benar-benar menyentuh akar persoalan.
Ia bahkan menduga Pemkab Lombok Barat lebih berpihak kepada perusahaan dibandingkan kepentingan petani.
“Kami sudah menyampaikan tuntutan ini sejak lama, tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian. Kami menduga ada keberpihakan pemerintah daerah kepada perusahaan,” katanya.
Tudingan tersebut kemudian mendapat respons dari Pemkab Lombok Barat.
Asisten III Setda Lombok Barat, Fauzan Husniadi, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak berpihak kepada salah satu pihak. Menurutnya, dari sisi administrasi dan perizinan, persoalan tersebut telah ditangani oleh OPD terkait.
“Secara administrasi, dari teman-teman perizinan sudah clear. Tetapi di lapangan memang belum ada titik temunya,” ujar Fauzan.
Fauzan mengatakan, penyelesaian persoalan tersebut harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Menurutnya, regulasi merupakan dasar utama dalam menentukan langkah pemerintah.
“Aturan menjadi payung semuanya. Hanya komunikasi yang masih tersumbat,” katanya.
Ia pun meminta seluruh pihak membuka ruang komunikasi agar persoalan yang terjadi di lapangan tidak semakin melebar.
Menurut Fauzan, pemerintah daerah berkepentingan agar persoalan tersebut segera diselesaikan sehingga kondisi di lapangan tetap terkendali dan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Harus selesai semuanya supaya semuanya terkendali,” tegasnya.
Belum Ada Titik Temu
Pertemuan yang diharapkan menjadi jalan keluar akhirnya belum menghasilkan kesepakatan konkret. Laskar Sasaka bersama para petani masih meminta adanya langkah tegas pemerintah terhadap persoalan irigasi tersebut.
Di sisi lain, Pemkab Lombok Barat menyatakan bahwa aspek administrasi dan perizinan telah ditangani, sementara persoalan di lapangan masih membutuhkan komunikasi dan penyelesaian lebih lanjut.
Polemik ini pun masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, terutama untuk memastikan persoalan aliran irigasi dapat diselesaikan secara objektif dan sesuai aturan, sekaligus memberikan kepastian bagi para petani Labuapi Selatan yang menggantungkan aktivitas pertanian mereka pada kelancaran irigasi.
