Kabar Lobar -Mataram, Polemik internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) NTB kembali memanas. Beredarnya rekaman suara berdurasi sekitar 19 menit kini menjadi sorotan setelah diduga memuat perdebatan antara Ketua DPW PSI NTB, Lalu Budi Suryata, dengan salah satu pengurus inti, Yeni Suryani.
Dalam rekaman tersebut, sejumlah nama disebut masuk dalam agenda evaluasi yang berujung pada pemberhentian. Di antaranya Yeni Suryani, Rr Sri Dewi Damayanti alias Bu Roro, serta anggota Dewan Pembina PSI NTB, Amir Hamzah.
"Nama Ibu Yeni, Bu Roro, dan Abah Amir masuk dalam rapat evaluasi (pemberhentian, red)," ungkap Lalu Budi dalam rekaman tersebut.
Lalu Budi juga menyebut adanya pihak yang diduga menginginkan pergantian dirinya sebagai Ketua DPW PSI NTB. Sementara terkait Amir Hamzah, ia menyatakan yang bersangkutan tidak diberhentikan karena disebut telah mengundurkan diri.
Pernyataan itu kemudian dibantah Yeni Suryani. Ditemui di Mataram, Jumat (2/10/2026), Yeni membenarkan bahwa suara dalam rekaman tersebut merupakan percakapan yang melibatkan dirinya. Namun, ia membantah sebagai pihak yang merekam maupun menyebarkan rekaman tersebut.
"Kenapa bisa ada rekaman beredar," ujar Yeni.
Yeni juga mempersoalkan proses pemberhentian yang menurutnya dilakukan tanpa klarifikasi maupun undangan pleno. Ia bahkan mempertanyakan pernyataan bahwa Amir Hamzah telah mengundurkan diri.
"Apalagi Abah Amir disebut-sebut sudah mengundurkan diri secara sadar sebelum diberhentikan, padahal orangnya nggak pernah mengajukan pengunduran diri. Ini kan hoaks," tegasnya.
Menurut Yeni, polemik internal PSI NTB mulai menguat setelah Rakorwil pada Mei lalu. Ia menilai terdapat sejumlah persoalan terkait transparansi internal partai, termasuk proses evaluasi terhadap sejumlah pengurus.
Persoalan tersebut, kata Yeni, telah disampaikan kepada pengurus pusat. Ia bersama sejumlah pengurus mengaku telah bersurat kepada DPP PSI dan mendesak Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep melakukan evaluasi terhadap kepengurusan DPW PSI NTB.
"Jangan sampai PSI hanya dijadikan alat untuk keuntungan segelintir oknum," tandasnya.
Beredarnya rekaman tersebut kini kembali membuka polemik mengenai status sejumlah pengurus, mekanisme evaluasi, serta transparansi pengambilan keputusan di tubuh DPW PSI NTB.
