LOMBOK BARAT – Bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar panggung Orasi Kebangsaan di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat, Gerung, Senin (17/08/2026). Kegiatan ini menjadi wadah refleksi kritis sekaligus rekonsiliasi antara pejabat Pemda, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan aktivis Lombok Barat.
Orasi kebangsaan ini menghadirkan pencerahan dari Ketua Majelis Adat Sasak L. Sajim Sastrawan, Ketua Kasta NTB Zulfan Hadi dan mantan Sekda Lombok Barat periode 2024–2025 H. Ilham, M.Pd.
Sementara itu, Ketua Majelis Adat Sasak, L. Sajim Sastrawan, menekankan pentingnya mengembalikan ruh otonomi daerah melalui revitalisasi nilai-nilai lokal. Ia mengingatkan bahwa otonomi daerah bukan retorika, melainkan wadah pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang sempat mengalami degradasi akibat krisis integritas. L. Sajim menyerukan agar seluruh elemen daerah kembali berpegang teguh pada falsafah leluhur Lombok Barat.
"Korupsi bukan hanya merampas uang negara, tetapi juga merampas hak masa depan anak-anak kita. Anak cucu kita harus mewarisi budaya integritas, bukan budaya korupsi. Mari kita jadikan HUT ke-81 RI ini sebagai momentum untuk bangkit dan bergerak bersama," pangkas L. Sajim.
Refleksi Kritis Pasca-OTT KPK: Mengembalikan Trust Publik
Sorotan tajam mengenai kondisi tata kelola pemerintahan daerah menjadi warna utama dalam mimbar kebangsaan ini. Menanggapi insiden Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di lingkungan Pemkab Lombok Barat pada Juli 2026 lalu, Ketua Kasta NTB, Zulfan Hadi, menegaskan bahwa peristiwa tersebut harus dijadikan titik balik (turning point) untuk melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh.
"Peristiwa hukum Juli lalu tidak boleh mematikan langkah kita, melainkan harus menjadi alarm evaluasi atas lemahnya pengawasan dan penyalahgunaan kewenangan. Kemerdekaan sejatinya bukan sekadar bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga bebas dari praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelayanan publik yang buruk," tegas Zulfan.
Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tidak menggeneralisasi seluruh aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, masih banyak aparatur jujur dan berdedikasi tinggi yang harus didukung untuk membangun kembali sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dukungan terhadap keberlanjutan pembangunan juga disampaikan oleh mantan Sekda Lobar, H. Ilham, M.Pd. Ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk memberikan kontribusi positif sekecil apa pun guna merealisasikan Lombok Barat yang maju dan sejahtera mulai dari tingkat desa.
