Kabar Lobar — Lombok Barat, Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nelayan (PW STN) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Dialog Publik dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2026 sekaligus launching kepengurusan PW STN NTB periode 2026–2030.
Kegiatan mengusung tema “Nasib Buruh Tani Dalam Pusaran Kemiskinan Ekstrem” dan berlangsung di Lesehan Ujung Landasan, Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.
Kegiatan dibuka oleh Asisten I Setda Provinsi NTB, Dr. Fathul Gani, yang mewakili Gubernur NTB, serta dihadiri sekitar 50 peserta dari unsur pemerintah desa, organisasi tani, kelompok tani, akademisi dan masyarakat.
Dalam dialog tersebut, persoalan kemiskinan ekstrem, kesejahteraan buruh tani, akses permodalan, perlindungan sosial hingga keberpihakan kebijakan pemerintah menjadi pembahasan utama. Panitia menilai buruh tani memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan, namun masih menghadapi persoalan pendapatan, kepastian kerja, perlindungan kesehatan serta akses terhadap lahan.
Asisten I Setda NTB, Dr. Fathul Gani, mengatakan dirinya sejak lama memiliki kedekatan dengan dunia pertanian dan berharap sektor tersebut terus diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan daerah.
“Cita-cita saya sederhana sebenarnya. Sejak SMA saya hanya satu cita-cita, saya ingin menjadi petani yang sukses,” ujar Fathul Gani, Kamis, 24 September 2026.
Ia juga menegaskan pemerintah akan terus mengevaluasi bantuan kepada petani agar benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan dan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.
Sementara itu, dari Dinas Pertanian Provinsi NTB, Yulia Hadi menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pekerjaan, pendapatan, perlindungan sosial dan keterampilan bagi buruh tani.
“Solusinya adalah pekerjaan yang layak, upah, keselamatan kerja, perlindungan sosial, peningkatan produktivitas serta keterampilan. Petani jangan hanya bergantung sebagai buruh, tetapi juga perlu memiliki keterampilan lainnya,” katanya.
Perwakilan Kemensos Sentra Paramita Mataram, Siti Nurhilia, menyebut persoalan kemiskinan ekstrem di NTB banyak berkaitan dengan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan.
“Pertemuan ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan,” ujarnya. Ia juga memaparkan sejumlah program Sentra Paramita, termasuk layanan pengasuhan anak pekerja informal serta pusat pembelajaran bagi anak dari keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi tanpa biaya.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram, Sadrul Iman, menyoroti persoalan kemiskinan petani dari sisi akses terhadap lahan, modal, teknologi, pasar dan kebijakan.
“Petani dan buruh tani adalah ujung tombak negara. Tanpa petani, masyarakat tidak akan bisa hidup,” tegasnya. Ia juga menilai akses terhadap teknologi dan permodalan masih menjadi persoalan penting yang perlu mendapat perhatian.
Ketua PW STN NTB, Lukmanul Hakim, menegaskan bahwa kesejahteraan petani merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, keadilan, kenyamanan, tempat tinggal dan penghasilan yang memadai.
“Pemerintah sudah terlihat melakukan upaya. Masyarakat yang ingin beternak ayam diberikan ayam, petani diberikan bantuan benih dan pupuk,” katanya.(Red)
